Setelah viral tuduhan korupsi yang ditujukan kepada Asosiasi Sepak Bola Malaysia (FAM), kini muncul polemik Presiden FAM Datuk Hamidin Amin yang mendapat gaji RM90 ribu atau setara Rp300 juta per bulan.
Kegaduhan rumor gaji berawal dari surat kaleng yang mengklaim Hamidin mendapatkan gaji Rp300 juta per bulan membuat Presiden FAM itu tidak senang. Hamidin dikabarkan marah dan langsung menggelar Konferensi pers, Senin (1/4).
Hamidin mengatakan gajinya tersebut merupakan masalah pribadi dan tidak ingin membeberkan ke masyarakat. Hamidin menyebut gaji seorang Presiden FAM sudah ditetapkan sebelum dia menjabat sebagai pemimpin FAM.Pilihan RedaksiRizki Juniansyah: Juara Dunia dan Lolos Olimpiade di Luar NalarJadwal Uji Coba Timnas Indonesia U-23 vs Arab SaudiPSSI Bakal Terus Lanjutkan Proyek Naturalisasi\”Ini [media] pun mau tahu, saya tidak bisa [membeberkan jumlahnya]. Ini urusan pribadi di FAM. Ini sudah keterlaluan,\” kata HamidinPolemik gaji Presiden FAM menjadi polemik. Media Malaysia, NST, mempertanyakan apakah pantas seorang pejabat organisasi olahraga di Malaysia mendapat gaji hingga RM90 ribu.ADVERTISEMENT.para_caption div {width: 100%;max-width: none !important;position: absolute;z-index: 2;}\”Haruskah presiden federasi penuh waktu dibayar untuk memimpin asosiasi olahraga nasional di Malaysia? Banyak orang mengira hal ini dilakukan secara sukarela hingga muncul surat kaleng yang menuduh adanya korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan terhadap FA Malaysia.\”
\”Salah satu klaim [surat kaleng] adalah presiden FAM, Datuk Hamidin Amin, menerima gaji bulanan sebesar RM90 ribu. Jadi siapa yang membayar gajinya? Apakah dana sponsorship dan alokasi lembaga, termasuk pemerintah, untuk sepak bola digunakan untuk membayar gaji presiden FAM?\” tulis media Malaysia, New Straits Times.
Surat kaleng yang viral di Malaysia muncul akhir pekan lalu. Dalam surat tersebut menuding penjabat FAM melakukan korupsi dan menyalahgunakan kekuasaan.
Uang Rp300 juta per bulan disebut bisa dimanfaatkan dengan mendirikan lebih banyak pusat pelatihan FAM demi kemajuan olahraga Malaysia. Selain itu masyarakat sebagai pembayar pajak mempunyai hak untuk mengetahui alur pengeluaran dan pembelanjaan negara, termasuk untuk gaji presiden FAM.