Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Sukamta meminta para penyelenggara Pemilu 2024 di tanah air menjaga kredibilitas, karena negara-negara sahabat bakal memantaumelalui Program Pemantauan Pemilu atau Election Visit Program (EVP).
Dia mengatakanEVPakan diikuti oleh 12 parlemen negara sahabat dan menjadi ajang unjuk gigi kualitas demokrasi di Indonesia. Terlebih lagi, menurut Sukamta, Pemilu 2024 diIndonesia cukup unik dan rumit.
"Kita mau memperlihatkan proses dari pemiludan ini pemilu yang salah satunya di dunia yang begitu complicated, ada (pemilu) presiden, DPR, DPRD, DPD, dan itu yang kita perlihatkan bahwa kita damai-damai saja,"kata Sukamta dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Selasa.
Nantinya, EVPakandiisi pula dengan diskusi kelompok terpumpun (FGD) yangmembahas mengenai sistem dan penyelenggaraan Pemilu 2024 di Indonesia.
BKSAP DPR RI, lanjut Sukamta, ingin para negara sahabat memberikan kesan dan pesan, serta menjadi sarana tukar pikiran terkait proses pemilu di Indonesia.
Sukamta berharap kondisi bangsa dapat berjalan aman, lancar, dan damai;sehingga para pemantau dapat memberikan masukan bagi Indonesiaterkait pelaksanaan pesta demokrasi lima tahun sekali itu.
Yang tak kalah penting, lanjutnya, adalah kualitas proses pemilu yang harus berlangsung sesuai dengan aturan berlaku serta berlangsung secara umum, bebas, jujur, dan adil untuk seluruh kontestan pemilu.
KegiatanEVPtahun 2024, katanya, dapat mempererat hubungan DPR RI dengan parlemen negara lain serta menjadi sarana untuk berbagi pengalaman bagi kemajuan demokrasi.
Sukamtamenjelaskankegiatan observasi menjadi upaya diplomasidari parlemen salah satu negara kepada parlemen negara lain.
"Dari multitrack diplomasi ini dari berbagai macam jalur, salah satunya kita memanfaatkan momen pemilu itu untuk memperkuat hubungan kita dengan negara-negara sahabat secara bilateral," ujarnya.
Sejauh ini, parlemen yang telah menyampaikan konfirmasi untuk terlibat dalam program tersebut adalah Australia, Azerbaijan, Malaysia, Kamboja, Laos, Qatar, Rusia, Tanzania, Turki, Timor Leste, Uzbekistan, dan Venezuela.
Kemudian,ada tiga organisasi internasional yang ingin terlibat, yaitu GOPAC, AIPA, dan Global Initiatives of Northern Illinois University.