TRIBUNNEWS.COM, YOGYAKARTA – Ketua DPD Golkar DIY Gandung Pardiman membantah tudingan Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto yang menyatakan ada tumpukan Bantuan Sosial (Bansos) di kantor Golkar DIY.
Tumpukan minyak goreng dan terigu untuk acara pasar murah atau tebus murah tersebut bukan dari pemerintah, tetapi dari kantong pribadi.
\”Pernyataan Hasto tidak dilengkapi dengan data yang kuat dan akurat. Itu menunjukkan wataknya yang bermulut tipis berotak bebal dan waton jeplak. Jika betul tumpukan bansos yang ada di kantor Golkar DIY dari Pemerintah, saya siap disembelih di alun-alun, Tetapi kalau tidak betul apakah saudara Hasto siap disembelih,\” tegas Gandung Pardiman saat ditemui di kantor DPD Golkar DIY, jalan Jenderal Sudirman Yogyakarta, Senin (05/02/2024).
Gandung Pardiman dengan tegas menyatakan pihaknya memiliki program membantu masyarakat kecil secara nyata tidak hanya dengan kata-kata.
Program yang telah berjalan saat ini adalah program \”Tebus Murah \” yakni program sembako murah.
Paket sembako berisi satu liter minyak goreng dengan terigu atau satu liter minyak goreng dang gula pasir hanya ditebus 5 ribu rupiah.
\”Ini murni program kami yang kami biaya sendiri tidak menggunakan dana dari pemerintah. Program sembako tebus murah ini untuk membantu masyarakat dan tahap pertama kami sebarkan di 5 kabupaten kota se- DIY sebanyak 100 ribu paket sembako tebus murah dan mendapatkan sambutan antusias dari warga masyarakat,\” terang Gandung.
Lebih lanjutGandungPardimanmenegaskan Golkar DIY sudah terbiasa membantu masyarakat dengan berbagai macam kegiatan sosial dengan dana sendiri bukan dana dari pemerintah.
Dia menjelaskan, Golkar tidak pernah mempraktikkan politik \”Genthong Babi \” yang menggunakan program pemerintah untuk kepentingan partai untuk kepentingan kampanye.
\”Kami kader Golkar tidak pernah melakukan politik genthong babi. Jangan – jangan ini seperti maling teriak maling,\” pungkas Gandung Pardiman.
Pernyataan Hasto
Diberitakan sebelumnya, Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P Hasto Kristiyanto mengaku mendapat laporan adanya bantuan sosial (bansos) yang berada di Kantor Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Golkar, Yogyakarta.
Hasto mengungkapkan, laporan atas temuan itu merupakan tanda bahwa adanya politisasi bansos di masa kampanye pemilihan presiden (Pilpres) 2024.
Namun, Hasto tidak memerinci secara jelas mengenai laporan tersebut. Dia hanya menyatakan, temuan itu juga sudah beredar di media sosial. Menurut Hasto, politisasi bansos hanya akan membawa hal negatif bagi perhelatan Pemilu 2024.
\”Fotonya banyak beredar di media sosial itu merupakan contoh bahwa penyalahgunaan bansos untuk rakyat, untuk kepentingan elektoral itu hanya akan menimbulkan arus balik yang negatif bagi yang menyalahgunakan bansos,\” ujarnya.
Penulis: Miftahul Huda
Artikel ini telah tayang di TribunJogja.com dengan judul Tanggapi Sekjen PDI Perjuangan Soal Bansos, Ini Kata Ketua DPD Golkar DIY Gandung Pardiman