Tag: Apindo

Buruh di Kabupaten Bandung Barat (KBB), Jawa Barat pun menolak iuran Tapera karena makin memberatkan buruh.

Apindo menolak simpanan Tapera bersifat wajib. Para pengusaha menilai iuran tersebut seharusnya bersifat sukarela.

Ketua Apindo Shinta Kamdani mengusulkan agar Kementerian Perumahan dibentuk kembali agar program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) bisa terurus dengan baik.

Apindo menyurati Presiden Jokowi soal pandangannya terhadap program Tapera pada 2016, namun tak ditanggapi hingga PP Tapera terbit 20 Mei lalu.

Apindo telah bersurat kepada pemerintah terkait dengan peraturan ini, menyuarakan ketidaksetujuan mereka atas pungutan upah pekerja untuk Tapera.

Tiga tahun ini adalah target internal agar seluruh pemangku kepentingan bisa bekerja sama dan terlibat di proses aksesi dalam standar praktis.

Pekerja diwajibkan untuk membayarkan iuran perumahan rakyat dengan besaran 2,5% dari upah dan 0,5% dibayarkan oleh pemberi kerja.

Pengusaha menolak Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera), apalagi sampai 'memaksa' pekerja swasta menjadi peserta karena bisa menambah beban mereka.

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Jawa Timur bersama asosiasi pengusaha Provinsi Guangdong, China sepakat menandatangani kerja sama terkait dengan program ...

Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) mengusulkan adanya kementerian yang fokus mengurus sektor properti di kabinet Prabowo-Gibran.