DPR: Konsultasi Tertulis KPU Tindaklanjuti Putusan MA Tidak Lazim
Anggota Komisi II DPR, Guspardi Gaus menilai permintaan persetujuan tertulis yang akan dilakukan KPU hanya akan menimbulkan kecurigaan publik.
situs slot demo gacor
Anggota Komisi II DPR, Guspardi Gaus menilai permintaan persetujuan tertulis yang akan dilakukan KPU hanya akan menimbulkan kecurigaan publik.
Dua mahasiswa mengajukan uji materil terhadapĀ Pasal 7 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang mengatur soal syarat usia calon kepala daerah.
Pakar menegaskan KPU bisa mengabaikan putusanĀ MA yang memberi ruang kepada anak Jokowi, Kaesang Pangarep, maju Pilkada 2024
Apakah putusan MA yang menurunkan batas usia calon kepala daerah harus diterapkan KPU langsung pada Pilkada 2024? Bagaimana pengamat menilainya?
Mahfud MD mengkritik keras putusan Mahkamah Agung (MA) soal batas usia kepala daerah yang memperlihatkan hukum di RI sudah busuk.
Wakil Ketua Komisi II DPR Syamsurizal mengkritik putusan MA yang mengubah syarat usia pencalonan kepala daerah dan wakil kepala daerah.
KPU akan segera berkonsultasi dengan DPR dan Pemerintah berkaitan dengan Putusan MA tentang perubahan syarat minimal usia calon kepala daerah (cakada).
Pakah hukum pemilu menilai putusan MA soal aturan batas minimal usia calon gubernur dan wakil gubernur tak bisa diterapkan di Pilkada 2024.
Terkait putusan batas usia kepala daerah, Mahfud MD mempertanyakan dasar MA memutuskan PKPU bertentangan dengan UU Pilkada.
Komisi Yudisial (KY) mengaku telah menerima laporan terhadap tiga hakim MA yang memutuskan batas usia calon kepala daerah.