Resmi Diluncurkan BI Dkk, Apa Itu CCP?
Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia (BEI) resmi meluncurkan lembaga baru Central Counterparty (CCP) pada Senin (30/9).
BI Resmi Luncurkan Pasar Uang – Valas Central Counterparty
Bank Indonesia bersama Otoritas Jasa Keuangan dan Bursa Efek Indonesia resmi meluncurkan lembaga baru Central Counterparty (CCP) pada hari ini, Senin (30/9).
Bakal Melantai di BEI, Perusahaan Sektor Perdagangan Pakan Pembenihan Bidik Dana IPO Rp82,28 Miliar
Harga saham IPO pada kisaran Rp 100 - Rp 120 per saham, sehingga perseroan berpotensi meraup dana segar sebanyak-banyaknya Rp82,28 miliar.
OJK Bantah Lakukan Moratorium IPO Imbas Kasus Gratifikasi Karyawan BEI
OJK membantah ada moratorium initial public offering (IPO) buntut kasus gratifikasi pegawai Bursa Efek Indonesia (BEI).
OJK Buka Suara soal Karyawan Diduga Terlibat Kasus Gratifikasi
OJK merespons kabar karyawan mereka menerima gratifikasi atas jasa penerimaan emiten melantai di bursa. Mereka belum mendengar informasi itu.
BEI Dikabarkan Pecat 5 Karyawan Karena Diduga Terima Gratifikasi
PT BEI dikabarkan telah memecat lima orang karyawan karena menerima gratifikasi atas jasa penerimaan emiten untuk dapat tercatat sahamnya di bursa.
BEI sebut investor pasar modal di DIY capai 208.217 orang
Kantor Perwakilan Bursa Efek Indonesia (BEI) DIY menyebutkan jumlah investor pasar modal di Yogyakarta hingga Juni 2024 mencapai 208.217 orang atau naik 27,15 ...
Pengakuan Influencer Ahmad Rafif soal Gagal Kelola Dana Saham Rp71 M
Influencer saham Ahmad Rafif Raya mengaku melakukan kesalahan dan gagal dalam mengelola dana para investor sebesar Rp71 miliar.
Geger Influencer Gagal Kelola Saham Rp71 M, Simak Kronologinya
Viral di media sosial kasus dugaan influencer saham gagal mengelola dana yang dititipkan sejumlah investor sebesar Rp71 miliar.
BEI Buka Suara soal Influencer Gagal Kelola Dana Saham Rp71 M
BEI menyebut influencer dilarang mengelola dana investor saham. Sebab, hanya pihak yang mendapat izin dari OJK yang boleh mengelola dana publik.