KPU: Parpol Bisa Didiskualifikasi Jika Tak Sampaikan Laporan Awal Dana Kampanye
Selaku lembaga penyelenggara, Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI mewanti-wanti parpol untuk menyerahkan LADK tepat waktu.
Cak Imin Sempat Rencanakan Tambah Dana Kampanye Lewat Urunan, Tapi Ditolak Anies
Cak Imin berharap partai koalisi pengusungnya, baik itu NasDem dan PKS bisa melakukan swadaya dari para anggotanya untuk dana kampanye.
Dana Awal Kampanye Prabowo-Gibran Capai Rp 31,4 Miliar, Ganjar Rp 23,3 Miliar, dan Anies Rp 1 Miliar
Berikut dana awal ketiga capres-cawapres Pilpres 2024, Prabowo-Gibran terbanyak senilai Rp 31,4 M, Ganjar-Mahfud Rp 23,3 M, Anies-Cak Imin Rp 1 M
Laporan Awal Dana Kampanye Pilpres: Prabowo-Gibran 31 Kali Lipat Lebih Besar dari Anies-Cak Imin
Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI mempublikasikan laporan awal dana kampanye tiga pasangan calon presiden dan calon wakil presiden peserta Pilpres 2024.
Bawaslu Kaji Temuan PPATK Tentang Dana Kampanye Mencurigakan: Bentuknya Data Intelijen Keuangan
Bawaslu RI menyampaikan kabar terbaru soal temuan PPATK tentang indikasi dana kampanye Pemilu 2024, sebut berasal dari data Intelijen Keuangan.
TKN Prabowo-Gibran Janji Ikuti Aturan Bawaslu Buntut Bantuan Modal Rp 15 Miliar ke Koperasi MDS Coop
Di sisi lain, Rosan menyoroti bahwa isu apapun bisa diangkat dan menjadi masalah dalam masa kampanye kali ini.
Ini Alasan Bawaslu Belum Bisa Tindaklanjuti Laporan PPATK Soal Laporan Dana Kampanye Mencurigakan
Rahmat Bagja dalam jumpa pers di kantornya mengatakan pihaknya terbatas oleh kewenangan dari nota kesepahaman yang dibangun dengan PPATK.
Bawaslu Tak Bisa Jadikan Laporan Dana Janggal dari PPATK Sebagai Alat Bukti Pelanggaran Pemilu
Selain itu data yang diberikan PPATK terhadap Bawaslu bersifat rahasia. Sehingga mereka tidak bisa untuk menyampaikan data tersebut ke publik.