Kemendagri yakini kawasan aglomerasi DKJ tingkatkan kontribusi ekonomi
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) meyakini pengembangan kawasan aglomerasi Daerah Khusus Jakarta (DKJ) yang meliputi wilayah Jakarta, Bogor, Depok, ...
Ini harapan Kadin terkait UU Daerah Khusus Jakarta
Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia berharap bisa dilibatkan dalam penyusunan aturan turunan dari Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (UU ...
Pengamat: Anggota Dewan Kawasan Aglomerasi harus melek dengan data
Pengamat ilmu pemerintahan Universitas Padjadjaran Dede Sri Kartini mengatakan bahwa pertimbangan utama yang harus mendapat perhatian dalam penunjukan anggota ...
Pengamat: Dewan Kawasan Aglomerasi harus hormati otoda
Pengamat ilmu pemerintahan Universitas Padjadjaran Dede Sri Kartini mengatakan bahwa Dewan Kawasan Aglomerasi yang akan dibentuk berdasarkan Rancangan ...
Tito: Dewan Kawasan Aglomerasi tak ambil kewenangan pemerintah daerah
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegaskan bahwa pembentukan Dewan Kawasan Aglomerasi dalam Rancangan Undang-Undang tentang Daerah Khusus Jakarta ...
Mendagri: RUU DKJ wujud upayakan Jakarta jadi kota kelas dunia
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan bahwa Rancangan Undang-Undang tentang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) merupakan wujud komitmen untuk ...
Mencari kekhususan Jakarta dalam RUU DKJ usai tak jadi ibu kota
Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) secara resmi telah disetujui oleh Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat (Baleg) DPR RI dan ...
DPR-Pemerintah setujui RUU DKJ dilanjutkan ke paripurna
Badan Legislasi (Baleg) DPR RI dan Pemerintah menyetujui untuk melanjutkan pembahasan Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) pada pembicaraan ...
Baleg DPR targetkan RUU DKJ diparipurnakan awal April mendatang
Badan Legislasi DPR RI menargetkan pembahasan Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) rampung pada awal April 2024 untuk disetujui dalam Rapat ...
DPR terima surat dari Presiden Jokowi untuk bahas RUU DKJ
Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan bahwa lembaga yang dipimpinnya telah menerima surat dari Presiden Joko Widodo untuk membahas Rancangan Undang-Undang ...