Komisi III DPR tak beri persetujuan terhadap 12 calon hakim agung
Komisi III DPR RI sepakat tidak memberikan persetujuan terhadap 12 calon hakim agung dan hakim ad hoc HAM tahun 2024 pada Mahkamah Agung (MA) yang diajukan ...
Legislator dorong pembentukan pansus klarifikasi \”mark up\” impor beras
Anggota Komisi IV DPR RI Daniel Johan mendorong pembentukan panitia khusus (pansus) guna mengklarifikasi dan menemukan titik terang atas adanya isu dugaan ...
Anggota Komisi I DPR ingatkan penegakan hukum PDNS 2 tak diabaikan
Anggota Komisi I DPR RI Muhammad Farhan mengingatkan proses penegakan hukum kasus peretasan Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2 di Surabaya, Jawa ...
DPR: Tingkatkan penimbangan balita agar intervensi stunting efektif
Anggota Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto mengatakan penimbangan yang serentak dalam sebulan ini di seluruh posyandu dapat memberikan gambaran status gizi, ...
Anggota DPR ingatkan tunggu hasil penelitian untuk legalisasi kratom
Anggota Komisi IX DPR Edy Wuryanto mengatakan legalisasi Mitragyna Speciosa atau kratom perlu menunggu hasil penelitian guna mempelajari substansi ...
LPSK usul penambahan anggaran untuk 2025 naik hampir 100 persen
Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) mengusulkan tambahan anggaran untuk Tahun Anggaran (TA) 2025 naik hampir 100 persen dari pagu indikatif LPSK pada ...
Anggota DPR ingatkan Mendes libatkan tokoh adat pada pembangunan Papua
Anggota Komisi V DPR RI Willem Wandik mengingatkan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar untuk ...
DPR ingatkan Kemensos segera lakukan pembaharuan DTKS
Komisi VIII DPR RI mengingatkan Kementerian Sosial (Kemensos) untuk segera melakukan pembaharuan terkait Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang menjadi ...
DPR: Pernyataan kuliah kebutuhan tersier perlu dikoreksi
Anggota Komisi X DPR RI Nuroji menilai pernyataan mengenai pendidikan tinggi atau kuliah sebagai kebutuhan tersier perlu dikoreksi agar tidak salah dipahami ...
Anggota DPR sarankan ada perda wajibkan pengajaran bahasa daerah
Anggota Komisi X DPR RI Nuroji menyarankan DPRD dan kepala-kepala daerah di Indonesia membuat peraturan daerah (perda) yang mewajibkan bahasa daerah diajarkan ...