Tag: Ekspor Pasir Laut

Menteri KKP Trenggono mengklaim banyak perusahaan yang mengajukan konsesi mengelola pasir laut hingga mengekspornya.

Menurut Captain Hakeng, PP Nomor 26 Tahun 2023 cenderung lebih memprioritaskan keuntungan ekonomi melalui eksploitasi sumber daya laut, khususnya

Ditaksir pendapatan nelayan yang hilang Rp990 miliar dan berkurangnya lapangan pekerjaan di sektor perikanan sebesar 36.400 orang.

Keputusan pemerintah membuka kembali keran ekspor pasir laut diprediksi akan sangat merugikan negara.

Namun, lanjut Pieter Zulkifli, Jokowi jelang masa kekuasaannya berakhir justru melonggarkan kebijakan tersebut sehingga menciptakan spekulasi

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memperkirakan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari ekspor pasir laut bisa mencapai triliunan rupiah.

Kemendag mengatakan saat ini ekspor pasir laut belum dilakukan dan belum ada perusahaan mengajukan izin usai keran ekspor dibuka Jokowi.

Sejumlah elite politik meminta pemerintahan Jokowi untuk menunda kebijakan membuka ekspor pasir laut karena bisa berdampak negatif pada ekonomi dan lingkungan.

Mendag Zulkifli Hasan mengizinkan ekspor pasir laut demi melaksanakan perintah PP 26 Tahun 2023 yang diterbitkan Jokowi.

Sekjen Gerindra usul agar pemerintahan Jokowi tunda buka kembali ekspor pasir laut, dan mendengarkan lagi kajian ahli serta mengecek ulang manfaat-mudaratnya.