Tidak Perlu Pengerahan Massa, Percaya Hakim Konstitusi Bisa Memutus dengan Adil Sengketa Pilpres
Masyarakat dinilai tidak perlu unjuk rasa di sekitar kantor Mahkamah Konstitusi saat sidang gugatan perkara hasil pemilihan presiden 2024.
Anwar Usman Kembali Dinyatakan MKMK Melanggar Kode Etik Hakim
Anwar Usman kembali dinyatakan terbukti melanggar kode etik hakim konstitusi oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK).
Profil 8 Hakim MK yang Tangani Sengketa Pilpres 2024
Satu hakim MK, yakni Eks Ketua MK Anwar Usman tidak akan ikut menangani perkara sengketa Pilpres 2024.
VIDEO MKMK Kembali Nyatakan Anwar Usman Melanggar Etik: Hanya Disanksi Teguran Tertulis
Hal ini menjadi pelanggaran kedua yang dijatuhkan terhadap Anwar Usman oleh MKMK.
Hari ini MKMK Tentukan Nasib Paman Gibran Hakim Anwar Usman, Saldi Isra dan Arief Hidayat
MKMK gelar sidang pembacaan putusan, Kamis (28/3/2024) ini, nasib Hakim Anwar Usman, Saldi Isra dan Arief Hidayat ditentukan hari ini.
Ganjar: Hanya Perlu Lima Hakim MK yang Berani Guna Putuskan Nasib Demokrasi yang Carut-marut
Ganjar Pranowo menyebut hanya butuh 5 hakim konstitusi agar MK dapat kembali kepada marwahnya dan memperbaiki jalannya demokrasi.
Daftar 8 Hakim Konstitusi Minus Anwar Usman yang Adili Sengketa Pilpres, Paman Gibran Tidak Diajak
Hasil akhir sengketa pemilihan presiden dan wakil presiden tersebut kini berada di tangan 8 Hakim Konstitusi, minus Anwar Usman.
Ini Dilakukan 8 Hakim MK Jika Voting Putusan Hasil Pilpres Imbang, Sosok Suhartoyo jadi Penentu
MK telah menjadwalkan sidang perdana penanganan perkara sengketa hasil Pilpres 2024 mulai digelar pada Rabu besok (27/3/2024).
MKMK Wanti-wanti Hakim Konstitusi Tangani Sengketa Pemilu 2024
Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) mengingatkan para hakim konstitusi agar berhati-hati saat menangani perkara sengketa Pemilu 2024.
Ambang Batas Tidak Ditiadakan, MK: DPR Tentukan Threshold Rasional untuk Pemilu 2029 dan Seterusnya
DPR harus menentukan besaran angka presentase yang menjadi batas parliamentary threshold secara rasional mulai Pemilu 2029