Ribut-ribut Munaslub Berlanjut, Dewan Pengurus Kadin Kini Ambil Langkah Hukum
Kuasa Hukum Kadin Indonesia, Hamdan Zoelva mengungkapkan, dari sisi alasan, proses, dan prosedur, Munaslub tersebut tidak sah dan ilegal.
Kadin Kubu Arsjad Rasjid: Pernyataan Presiden Bijak, Tak Ikut Campur Kisruh Internal Organisasi
Dewan Pengurus Kadin Indonesia telah menyimpulkan, Munaslub Kadin yang digelar Sabtu, 14 September 2024 di Jakarta tidak sah dan ilegal.
Kadin Kubu Arsjad Respons Jokowi soal Kisruh Internal
Kuasa Hukum Kadin kubu Arsjad Rasjid, Hamdan Zoelva menghargai pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait kisruh di organisasi.
Kadin Kubu Arsjad Rasjid Minta Menkumham Tolak Permohonan Pengesahan Kepengurusan Hasil Munaslub
Hamdan Zoelva, meminta Menteri Hukum dan HAM Supratman Andi Agtas tidak mengesahkan kepengurusan Kadin yang diketuai Anindya Bakrie.
Lewat Rapat Pleno, PB SEMMI Berikan Rekomendasi 10 Provinsi Ini Jadi Lokasi Kongres IX
Pengurus Besar Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia menggelar rapat pleno II yang mengeluarkan rekomendasi 10 (sepuluh) provinsi di Indonesia.
Hamdan Zoelva: Putusan MK Syarat Usung Calon Berlaku di Pilkada 2024
Mantan Ketua MK Hamdan Zoelva mengatakan KPU harus langsung menyesuaikan peraturannya dengan putusan MK terkait syarat pencalonan Pilkada 2024.
Revisi UU MK, Hamdan Zoelva: Masa Jabatan dan Pengawasan Pintu Masuk Ganggu Independensi Hakim
Hamdan Zoelva mengingatkan, bila lembaga peradilan kehilangan independensinya, maka tamatlah riwayat negara hukum itu.
Mantan Ketua MK: Irman Gusman Berhak Ikut PSU Pemilu DPD Sumbar
Hamdan Zoelva mengatakan Irman Gusman memiliki legal standing mengajukan gugatan sengketa Pemilu.
Timnas AMIN Optimistis MK Kabulkan Gugatan Sengketa Pilpres 2024
Timnas AMIN mengaku optimistis hakim Mahkamah Konstitusi (MK) akan mengabulkan gugatan mereka terkait hasil Pilpres 2024.
MK Undang 4 Menteri Jadi Saksi, Timnas AMIN Sebut Penyalahgunaan Bansos Jadi Sumber Masalah Pilpres
Hamdan Zoelva, mengapresiasi keputusan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang bakal mengundang 4 menteri untuk menelusuri tata kelola bansos.