Respon KPK Digugat Tim Hukum Sekjen PDIP Soal Penyitaan Buku Milik Partai Terkait Kasus Harun Masiku
KPK merespons soal gugatan yang dilayangkan tim hukum Sekjen PDIP Hasto dan stafnya Kusnadi ke PN Jakarta Selatan.
Hasto Kristiyanto Diperiksa KPK Juli 2024, Bakal Ada Drama Kedinginan dan Penyitaan Lagi?
Hasto Kristiyanto janji bakal penuhi panggilan KPK yang kedua pada Juli 2024, bakal ada drama kedinginan dan penyitaan lagi?
KPK Pastikan Pengusutan Kasus Harun Masiku Murni Tindak Pidana, Tak Berkaitan dengan Nuansa Politik
KPK memastikan pengusutan kasus Harun Masiku murni mengusut tindak pidananya, tak ada kaitan dengan unsur politik.
4 Tahun Gagal Tangkap Harun Masiku, Kini KPK Minta Bantuan Masyarakat
KPK meminta bantuan masyarakat untuk membantu memberikan informasi sekecil apapun terkait keberadaan Harun Masiku yang hingga kini masih buron.
TPDI Pertanyakan Pihak Eksternal yang Diungkit Pimpinan KPK dalam Kasus Harun Masiku
Menurut Petrus meskipun Alex Marwata tidak menyebut identitas pihak yang memberikan arahan kepada Penyidik KPK, namun itu sangat mudah diidentifikasi.
Terungkap, Buku Hasto yang Disita KPK Berisi Arahan Megawati, Termasuk soal Pemenangan Pilkada
Politikus PDIP, Adian Napitupulu buka suara terkait disitanya buku catatan milik Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto saat diperiksa KPK.
Staf Hasto PDIP Minta Dilindungi LPSK, KPK Minta Kusnadi Tidak Berbohong
KPK meminta Kusnadi menyampaikan keterangan yang sejujur-jujurnya kepada LPSK apabila dia benar-benar menerima ancaman.
ICW Minta KPK Usut Uang Rp 600 Juta dari Harun Masiku ke Eks Komisioner KPU Wahyu Setiawan
Dalam persidangan, terungkap uang yang diberikan berjumlah 19 ribu dolar Singapura dan 38.350 dolar Singapura atau setara dengan Rp600 juta.
Takut Ditetapkan KPK Jadi Tersangka Kasus Harun Masiku, Kusnadi Staf Hasto Minta Perlindungan LPSK
Staf Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, Kusnadi mengajukan permohonan perlindungan kepada LPSK, Jum\'at (28/6/2024).
Henry Yoso Sebut Kasus Harun Masiku di KPK jadi Kasus Musiman Politik
Menurutnya, kasus itu kembali muncul karena sikap Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto yang belakangan kritis terhadap Pemerintahan Presiden