Larangan Bansos di Pilkada 2024, Titi Anggraini Harap Ada Kebijakan Tertulis Mengikat Kepala Daerah
Titi Anggraini berharap ada kebijakan tertulis mengikat kepala daerah terkait larangan pembagian bansos di Pilkada 2024.
situs slot demo gacor
Titi Anggraini berharap ada kebijakan tertulis mengikat kepala daerah terkait larangan pembagian bansos di Pilkada 2024.
Mahfud MD mengkritik keras putusan Mahkamah Agung (MA) soal batas usia kepala daerah yang memperlihatkan hukum di RI sudah busuk.
YLBHI buka suara mengenai Putusan Mahkamah Agung (MA) tentang aturan syarat batas minimal calon kepala daerah.
Putusan MA terkait batas usia calon kepala daerah yang belakangan buat gaduh ternyata diwarnai dissenting opinion hakim agung Cerah Bangun.
Pengamat politik Lingkar Madani Indonesia, Ray Rangkuti menilai putusan Mahkamah Agung (MA) ubah ketentuan syarat usia calon kepala daerah
Ari menegaskan anggapan ada cawe-cawe untuk Pilkada sulit dibantah melalui putusan tersebut.
Putusan Mahkamah Agung yang mengabulkan permohonan soal syarat usia calon kepala daerah menuai polemik sejumlah pihak, berikut rangkumannya.
Feri Amsari, memandang proses pengujian undang-undang (judicial review/JR) yang menghasilkan putusan tersebut janggal.
Jamil mengatakan, keputusan tersebut mengejutkan karena MA sudah bertindak layaknya pembuat aturan.
PDIP siap mhadapi perhelatan Pilkada Serentak 2024 meski MA memutuskan mengubah aturan batasan usia minimum bagi calon kepala daerah.