MRP Se-Tanah Papua Temui Ketua MPR RI Bahas Pelaksanaan Pilkada Serentak
Minta Kepala Daerah di seluruh Tanah Papua Harus Orang Asli Papua, MRP Se-Tanah Papua Temui Ketua MPR RI Bambang Soesatyo.
PKB Umumkan 64 Cakada: Supian Suri di Depok, Eri Cahyadi di Surabaya
PKB mengumumkan 64 calon kepala daerah tingkat kabupaten/kota yang bakal diusung di Pilkada 2024, berikut daftarnya.
PKB Nyatakan Belum Ada Kemungkinan Usung Kepala Daerah untuk Pilkada Banten
Wasekjen PKB Syaiful Huda menyatakan, sejauh ini pihaknya belum mempersiapkan sosok untuk maju di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Banten 2024.
Kemenag Ajak LPTQ dan Pemda Pikirkan Skema Pemberdayaan para Penghafal Al-Quran
Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama Kamaruddin Amin mengajak kepala daerah untuk memberdayakan para hafidh dan hafidhah, termasuk juara MTQ.
Zulhas Klaim Tak Pernah Ingkar Janji, Tegaskan Calon Kepala Daerah dari PAN Tak Akan Minta Proyek
Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan alias Zulhas menegaskan, para bakal calon kepala daerah dari PAN tak akan meminta proyek.
Jokowi Minta Kementerian Kulo Nuwun ke Daerah Sebelum Bangun Infrastruktur
Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta Kementerian untuk berkomunikasi terlebih dahulu ke daerah sebelum membuat program pembangunan.
PKB Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Zona Kalimantan, Ada Nama Isran Noor
Sejumlah calon petahan mendaftarkan diri sebagai bakal calon kepala daerah untuk Kalimantan melalui PKB di antaranya eks Gubernur Kaltim Isran Noor
Cak Imin Ungkap 3 Kriteria Calon Kepala Daerah yang Akan Diusung dalam Pilkada 2024
Ketua Umum DPP PKB Muhaimin Iskandar menegaskan, tiga syarat tersebut harus dipenuhi oleh calon kepala daerah jika ingin mendapat dukungan dari partai
Pilkada Serentak, PKB Pekan Ini Lakukan Penjaringan Calon Kepala DaerahÂ
Cak Imin menyebut PKB akan melakukan penjaringan minggu ini sebelum menentukan langkah untuk mengusung nama-nama calon kepala daerah.
Jokowi Respons MK: Tuduhan Kecurangan, Politisasi Bansos Tak Terbukti
Jokowi menegaskan tuduhan kecurangan, intervensi aparat hingga politisasi bansos tak bisa dibuktikan di gugatan Pilpres 2024 MK.