HRWG: Jangan Pilih Capres yang Lahirkan Politik Dinasti dan Tuna Etika
HRWG menyerukan masyarakat menghukum Jokowi secara sosial dengan tak memilih capres-cawapres yang langgengkan politik dinasti dan tuna etika di Pilpres 2024.
situs slot demo gacor
HRWG menyerukan masyarakat menghukum Jokowi secara sosial dengan tak memilih capres-cawapres yang langgengkan politik dinasti dan tuna etika di Pilpres 2024.
Desakan untuk menindaklanjuti dugaan korupsi pembelian alutsista tersebut disuarakan oleh Koalisi Masyarakat Sipil, yang terdiri dari puluhan LSM.
Koalisi masyarakat sipil akan gugat Presiden Jokowi jika mengabaikan somasi yang mereka kirimkan terkait dugaan penyalahgunaan kekuasaan dalam Pilpres 2024.
Jokowi harus minta maaf karena tindakan nir etika yang diduga dilakukan Jokowi terkait Pilpres 2024.
"Sudah saatnya demokrasi dan konstitusi diselamatkan agar negara ini tidak hanya dikuasai oleh Jokowi, keluarga, dan kroni-kroninya," bunyi sikap Koalisi Sipil.
Pernyataan Jokowi soal presiden boleh kampanye dan memihak banjir kritikan, ada yang minta Jokowi cabut pernyataan dan sebut situasi bahaya.
Koalisi Masyarakat Sipil mendesak Presiden Jokowi cuti atau mundur dari jabatannya terkait pernyataan presiden boleh kampanye dan memihak.
Sejumlah lembaga swadaya masyarakat menilai proses hukum terhadap oposisi dan yang terkait kampanye Pemilu 2024 telah sarat nuansa politik.
Sejak disahkan pada 2008 dan revisi pertama 2016, UU ITE telah mengkriminalisasi pembela hak asasi manusia.
Koalisi Masyarakat Sipil mengecam aksi penganiayaan terhadap relawan pasangan calon nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud MD oleh Anggota TNI.