Hakim Kasasi Ronald Tannur Dibebaskan dari Tuduhan Pelanggaran Etik oleh MA
MA menegaskan tidak ada pelanggaran kode etik oleh para majelis hakim kasasi dalam perkara nomor 1466/Pid.K/2024 atas nama terdakwa Ronald Tannur.
Nurul Ghufron Langgar Kode Etik, Kena Teguran Tertulis hingga Potong Gaji 6 Bulan
Ghufron terbukti melanggar etik karena membantu mutasi seorang pegawai Kementerian Pertanian berinisial ADM ke Malang, Jawa Timur.
Sanksi Dewas KPK ke Nurul Ghufron: Teguran, Potong Gaji 20 Persen
Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron kena sanksi teguran tertulis dan pemotongan gaji 20 persen imbas melanggar kode etik terkait mutasi pegawai Kementan.
Dewas KPK: Putusan Etik Nurul Ghufron Tetap Dibacakan 6 September
Dewas KPK menyatakan tetap membacakan putusan dugaan pelanggaran kode etik Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron pada Jumat, 6 September.
INFOGRAFIS Daftar Pelanggaran Kode Etik Hasyim Asy\’ari, Pencalonan Gibran hingga Tindak Asusila
Ketua KPU Hasyim Asyari dipecat atau diberhentikan tetap oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) karena tindak asusila.
Imbas Pemecatan Hasyim, KPU-Bawaslu Didorong Memuat Eksplisit Aturan Kejahatan Seksual di Kode Etik
KPU-Bawaslu didorong memuat aturan ihwal diskriminasi dan kekerasan berbasis gender termasuk kejahatan seksual dalam kode etik penyelenggara pemilu.
Alasan Dewas KPK Tunda Pembacaan Putusan Etik Nurul Ghufron
Pembacaan putusan dugaan pelanggaran etik terhadap Nurul Ghufro pada Selasa (21/5/2024) ditunda, karena perintah putusan sela PTUN Jakarta.
Alexander Marwata Nilai Nurul Ghufron Tak Langgar Etik soal Mutasi ASN
Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menilai Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron tak melanggar kode etik terkait mutasi ASN Kementerian Pertanian.
Polemik Putusan MKMK Terhadap Anwar Usman, Gugatan ke PTUN Melanggar Etik? Ini Kata Praktisi Hukum
Anwar Usman kembali diputus melanggar kode etik MK karena mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Duduk Perkara Anwar Usman Kembali Divonis Melanggar Etik oleh MKMK
Hakim Konstitusi Anwar Usman dinyatakan melanggar kode etik berdasar putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK).