Tertarik Masuk Komisi VI DPR, Nurdin Halid Ingin Fokus Kembangkan Koperasi
Nurdin Halid, resmi dilantik menjadi Anggota DPR RI Periode 2024-2029 dari Daerah Pemilihan (Dapil) Sulawesi Selatan II (Sulsel II).
Anggota Komisi VI DPR Minta Pemerintah Batalkan Izin Ekspor Sedimen Laut: Banyak Mudarat
Penambangan pasir laut selama ini juga menimbulkan persoalan sosial, terutama bagi masyarakat nelayan dan pesisir.
Anggota Komisi VI DPR Nilai Ketentuan TKDN 40 Persen Mesti Dibarengi Pengawasan Ketat
Anggota Komisi VI DPR RI, Darmadi Durianto mengatakan, ketentuan TKDN 40% itu mestinya dibarengi pengawasan yang ketat.
Anggota Komisi VI DPR Sebut Aturan TKDN Harus Dibarengi Pengawasan yang Ketat
Permenperin 46/22 dirancang sebagai upaya Kemenperin membuka kesempatan bagi para pelaku usaha Industri Kecil Menengah (IKM) untuk ikut berpartisipasi
Kementerian Investasi Minta Rp 889 Miliar Tambahan Anggaran Tahun 2025
Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) meminta tambahan pagu anggaran untuk tahun 2025 sebesar Rp 889 miliar.
Datangi Sarinah, Anggota Komisi VI DPR Serap Aspirasi Pelaku UMKM
Darmadi meminta agar pengelola Sarinah merevisi ketentuan revenue sharing yang dirasa memberatkan para pelaku UMKM
Respons Anggota Komisi VI DPR Terkait Bank Pelat Merah Masuk Daftar Forbes Global
Bank pelat merah diminta tidak berpuas diri atas berbagai macam penghargaan yang berhasil diraih selama ini.
Wakil Ketua Komisi VI Minta Pimpinan DPR Segera Tindak Lanjuti Surpres RUU Perkoperasian
DPR meminta pimpinan DPR RI segera menindaklanjuti Surat Presiden (Surpres) tentang Perubahan Ketiga UU No. 25/1992 tentang Perkoperasian.
Anggota DPR Minta Potongan Iuran Tapera Dikaji Mendalam: Jangan Sampai Gaji Rendah jadi Makin Rendah
Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat Herman Khaeron merespons soal iuran potongan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) yang menuai
DPR Minta Publik Ikut Kritik Pemerintah jika Pemotongan Gaji untuk Tapera Membebani Masyarakat
publik diminta melayangkan kritik kepada pemerintah jika merasa keberatan dengan aturan pemotongan gaji untuk Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera).