Mahasiswa FH UI Gugat Syarat Calon Kepala Daerah ke MK
Penggugat meminta caleg terpilih harus mengundurkan diri jika mau maju Pilkada 2024.
Tito Tunda Angkat Pj Gubernur Pengganti Khofifah dkk karena Putusan MK
Penundaan pengangkatan Pj kepala daerah imbas putusan MK diumumkan Tito lewat Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3/7543/SJ.
UU Penyiaran Digugat, Minta Adegan Romansa Berseragam Sekolah Dilarang
Penggugat UU Penyiaran meminta MK mengabulkan larangan adegan percintaan dalam film yang menampilkan atau menggunakan seragam sekolah, terutama SMA.
Kaleidoskop 2023: Buntut Panjang Putusan MK yang Loloskan Gibran Cawapres, Anwar Usman Melawan
Mahkamah Konstitusi (MK) menjadi sorotan pada 2023 setelah mengabulkan gugatan soal batas usia Capres-cawapres yang meloloskan Gibran jadi cawapres.
Hanya Setahun, Pakar Nilai Status MKMK Belum Permanen, Khawatirkan Terjadi Transisi Luar Biasa
Pria kelahiran Padang, Sumatera Barat ini meyakini nantinya akan ada transisi yang luar biasa saat bergantinya masa jabatan anggota MKMK.
Dinilai Krusial Jelang Pemilu 2024, Peneliti Apresiasi MKMK Dipermanenkan Meski Hanya Setahun
Ia menyinggung Mahkamah Konstitusi sebelumnya yang terpolitisasi. Dengan adanya MKMK, kata Nicky membuat integritas hakim, ada yang mengawasi.
Pengamat Kritisi Masa Jabatan Anggota MKMK Hanya Satu Tahun, Ray Rangkuti: Itu Ad Hoc Namanya
Menurutnya masa jabatan satu tahun bahkan tidak sampai setengah dari masa jabatan atau masa periode dari hakim konstitusi.
Komisi II DPR Respons Putusan MK yang Mengabulkan Gugatan Masa Jabatan Kepala Daerah
MK memutuskan para kepala daerah yang dilantik 2019 dapat menjabat hingga 2024 asalkan tidak melewati satu bulan sebelum Pilkada.
Daftar Kepala Daerah yang Masa Jabatannya Bisa Sampai 2024 Setelah Adanya Putusan MK
Putusan MK tersebut membuat masa jabatan para kepala daerah yang tadinya harus berakhir pada bulan Desember ini, dapat tetap menjabat hingga 2024
Respons Komisi II DPR soal MK Putuskan Kepala Daerah Dilantik 2019 Berakhir di 2024: Harus Dihormati
Guspardi menilai, mereka yang mengajukan gugatan Pasal 201 ayat (5) UU 10/2016 merasa tidak sesuai dengan masa jabatan kepala daerah selama lima