Menkumham Segera Sahkan SK Pengurus Baru PKB dan Golkar
Menkumham Supratman Andi Agtas akan segera mengesahkan Surat Keputusan (SK) kepengurusan DPP PKB periode 2024-2029 hasil Muktamar ke-6 PKB di Bali.
Lukman Edy Surati Menkumham, Minta Pengurus Muktamar Bali Tak Disahkan
Mantan Sekjen PKB Lukman Edy menilai Muktamar PKB di Bali yang menetapkan Cak Imin sebagai ketum partai telah menyalahi AD/ART partai dan UU Partai Politik.
Komisi II DPR undang Menkumham agar PKPU 8/2024 langsung diputuskan
Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia mengatakan, Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI bersama Pemerintah untuk ...
Menkumham Segera Tindak Lanjuti Pengesahan Revisi PKPU tentang Pencalonan Kepala Daerah
Menkumham segera menindaklanjuti revisi PKPU Nomor 8 tahun 2024, tentang Pencalonan Kepala Daerah, usai disepakati bersama Komisi II DPR.
Revisi UU Pilkada Batal Disahkan, Menkumham Supratman: Tidak Ada Pilihan Lain
Menkumham juga menyebut Presiden Jokowi menaruh perhatian besar atas besarnya gelombang penolakan terjadi di tengah masyarakat.
Menkumham Bantah Isu Siapkan Perppu Pilkada: Terlalu Didramatisir, Tak Ada ke Arah Sana
Menkumham upratman Andi Agtas membantah isu pemerintah akan keluarkan Perppu setelah RUU Pilkada batal disahkan.
Menkumham Bantah Siapkan Perppu Pilkada: Terlalu Dramatisir
Menkumham Supratman Andi Agtas menyebut tak ada arahan tersebut dari Presiden Jokowi untuk menyiapkan Perrpu Pilkada.
Jatah Makan Napi Rp20 Ribu Sehari, Menkumham Minta Tambah Anggaran
Menkumham Supratman Andi Agtas menilai jatah makan untuk warga binaan di penjara Rp20 ribu sehari terbilang sangat kecil.
Menkumham Baru Pastikan Revisi UU Pilkada akan Anulir Putusan MK Jika Sudah Diundang-undangkan
Meski begitu, Supratman belum dapat memastikan apakah pemerintah melalui Kemenkumham akan bisa langsung mengesahkan revisi UU Pilkada tersebut atau
Momen Supratman Hadiri Rapat Perdana Baleg sebagai Menkumham, Langsung Bahas RUU Pilkada
Pada rapat perdananya ini, Supratman bersama Baleg langsung membahas revisi Undang-undang Pilkada atau RUU Pilkada, Rabu (21/8/2024) pagi.