Politikus Golkar: Putusan MK Soal Netralitas TNI/Polri di Pilkada Berpotensi Melanggar Konstitusi
Ahmad Irawan mengkritisi putusan MK yang menambahkan frasa TNI/Polri dan Pejabat Daerah sebagai subjek hukum yang dapat dipidana.
Panglima Pastikan TNI Tetap Netral Jika Presiden Jokowi Ikut Kampanye Pilpres 2024
Terkait netralitas TNI, Agus menekankan hal itu sudah jelas diatur melalui Undang-Undang (UU) yang melarang TNI aktif terlibat dalam politik praktis.