Anggota DPR RI Sebut RPMK Soal Produk Hasil Tembakau Minim Keterlibatan Publik
Anggota Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun menyuarakan kritiknya terhadap Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK).
Ketua GAPPRI: Produk Tembakau dengan Kemasan Polos Tanpa Merek Dorong Rokok Ilegal Makin Marak
Peraturan Pemerintah 28/2024 (PP No. 28 Tahun 2024) tentang produk tembakau dan rokok elektronik telah menimbulkan perdebatan panas.
Pemangku Kepentingan Industri Hasil Tembakau Tolak Keras Wacana Kebijakan Kemasan Polos
Anggota DPR RI Komisi IX Rahmad Handoyo mengatakan bahwa polemik mengenai RPMK ini tidak hanya perlu dilihat dari aspek kesehatan.