Aturan Kemasan Polos Dinilai Bakal Berpengaruh ke Pemerintahan Baru, Ini Alasannya
Andry juga menyoroti aturan zonasi larangan penjualan rokok radius 200 meter dari satuan pendidikan yang masih rancu.
Dinilai Merugikan Petani Tembakau, Pemerintah Diminta Revisi PP 28 Tahun 2024
Suwarno mendesak agar regulasi segera direvisi, karena dinilai dapat mematikan industri hasil tembakau yang telah lama jadi andalan ekonomi daerah.
Rancangan Permenkes dan PP 28/2024 Soal Produk Tembakau Mengancam Mata Pencaharian 6 Juta Pekerja
Regulasi kemasan polos juga diyakini akan memicu maraknya peredaran rokok ilegal karena identitas produk akan sulit dikenali.
Belum Diratifikasi RI, Kemenkes Disebut Aneh karena Adopsi FCTC untuk RPMK
Pelaku industri rokok elektronik juga sudah proaktif mencegah pembelian oleh anak-anak.
Pedagang Pasar Minta Perlindungan Kemendag soal Pengaturan Produk Tembakau dalam PP Kesehatan & RPMK
APARSI meminta Kementerian Perdagangan (Kemendag) untuk melindungi pelaku ekonomi kerakyatan yang terdampak Peraturan Pemerintah (PP) No 28 Tahun
Ekonom Sebut Negara Berpotensi Kehilangan Pendapatan Besar Akibat Kemasan Rokok Polos
Pemerintah perlu memberi perhatian lebih terhadap industri yang menyumbang porsi besar ke dalam penerimaan, termasuk dalam perumusan regulasinya.
R-Permenkes Atur Kemasan Rokok Polos, Komunitas Kretek Buka Suara
Komunitas Kretek merespons Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (R-Permenkes) tentang Pengamanan Produk Tembakau dan Rokok Elektronik.
Komisi IX DPR Ingatkan Kemenkes Buat Aturan yang Tidak Rancu Agar Konstitusional
Anggota komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun mengingatkan Kemenkes agar membuat produk hukum yang konstitusional.
Rancangan Permenkes Kemasan Polos Dinilai Berdampak ke Industri, Ini Alasannya
Pelaku Industri Hasil Tembakau (IHT) menyoroti Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK) tentang Pengamanan Produk Tembakau dan Rokok Elektronik.
Organisasi Apoteker Surati Presiden hingga DPR terkait Permenkes 6 Tahun 2024
Surat dengan Nomor 83.A.VI.2024 tertanggal 25 Juni 2024 itu juga ditembuskan kepada Presiden RI, Komisi IX DPR RI, Menteri Dalam Negeri, serta