Anak Buah Sri Mulyani Sebut Bangun Rumah Sendiri Kena Pajak Bukan Hal Baru, Sudah 30 Tahun Lalu
Penerapan PPN bertujuan untuk menciptakan keadilan, bagi masyarakat yang membangun rumah secara mandiri maupun menggunakan kontraktor.
Apakah Renovasi Rumah KPR Sendiri Kena Pajak 2,4 Persen?
Luas bangunan rumah KPR umumnya tak lebih dari 200 meter persegi sehingga tidak terkena pungutan PPN sebesar 2,4 persen jika dibangun.
Syarat Bangun Rumah Sendiri Tidak Kena Pajak 2,4 Persen
Pengenaan PPN 2,4 persen bagi masyarakat yang membangun rumah tak berlaku untuk semua orang. PPN hanya berlaku bagi rumah berluas di atas 200 meter.
Bangun Rumah Sendiri Kena Pajak 2,4 Persen Mulai 2025
Pajak Pertambahan Nilai (PPN) membangun rumah sendiri atau tanpa kontraktor bakal naik dari saat ini sebesar 2,2 persen menjadi 2,4 persen mulai tahun depan.
Indef sebut ada potensi kontraksi ekonomi bila PPN naik 12 persen
Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Esther Sri Astuti menyebut ada potensi kontraksi ekonomi bila pajak pertambahan ...
Tahun Depan PPN Naik 12 Persen, Harga Tiket Pesawat Diprediksi Bakal Makin Mahal
Harga tiket pesawat disebut akan lebih mahal bila tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) naik dari 11 persen menjadi 12 persen
Kini Bayar Tagihan Gas Bumi Jargas Bisa Lewat Aplikasi MyPertamina
PGN dan PPN merealisasikan perluasan channel pembayaran tagihan gas bumi, yang sekaligus meningkatkan kolaborasi antar Subholding Pertamina.
INDEF Wanti-wanti Ekonomi Tumbuh di Bawah 5 Persen Jika PPN Naik 12%
INDEF mengingatkan pertumbuhan ekonomi bisa tumbuh di bawah 5 persen jika PPN dinaikkan jadi 12 persen tahun depan.
Pengamat Tanggapi Pengenaan PPh dan PPN Atas Biaya Angkut LPG 3 Kg yang Dikeluhkan Para Agen
Para agen gas LPG 3 kg mengeluhkan tindakan Dirjen Pajak yang tetap mengenakan PPh dan PPN atas biaya angkut penyaluran gas dari agen ke pangkalan.
Sri Mulyani Sebut Gratis PPN Senilai Rp100 T Banyak Dinikmati si Kaya
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan fasilitas PPN yang digratiskan pemerintah senilai Rp100 triliun mayoritas dinikmati orang kaya.