Bawaslu: Semua \”stakeholder\” harus didorong ciptakan pilkada yang aman
Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Puadi mengatakan bahwa semua pemangku kepentingan (stakeholder) harus didorong untuk menciptakan pemilihan ...
Bawaslu: saat Ini Pilkada 2024 Masuk Tahapan Krusial
Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI Puadi mengatakan saat ini Pilkada 2024 telah memasuki tahapan krusial.
Bawaslu Ingatkan ASN dan TNI-Polri Bersikap Netral & Tidak Memihak Calon Tunggal di Pilkada 2024
Jajaran aparatur sipil negara (ASN) dan personel TNI/Polri diingatkan untuk tidak memihak pasangan calon tunggal dalam kontestasi Pilkada 2024.
Soal Politik Uang, Bawaslu Tegaskan Pihaknya Punya Kewenangan Diskualifikasi Calon di Pilkada 2024
Puadi menegaskan satu kewenangan Bawaslu adalah mendiskualifikasi pencalonan pasangan kepala daerah pada Pilkada 2024.
Bawaslu: Masyarakat Memilih Kotak Kosong Adalah Tindakan yang Sah
Anggota Bawaslu RI Puadi mengatakan memilih kotak kosong dalam pilkada merupakan tindakan yang sah.
Bawaslu ingatkan Gakkumdu antisipasi dokumen palsu pasangan calon
Badan Pengawas Pemilihan Umum RI mengingatkan petugas yang tergabung dalam Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) untuk mengantisipasi potensi dokumen ...
Bawaslu Respons Putusan DKPP Pecat Ketua KPU Hasyim Asy\’ari: Kami Hormati dan Awasi
Anggota Bawaslu Puadi merespons putusan DKPP memberhentikan Hasyim Asyari dari jabatan Ketua KPU terkait kasus asusila.
Bawaslu Soroti Potensi Pelanggaran Pemilu Ulang: Serangan Fajar hingga Intimidasi Parpol dan Caleg
Ada beberapa pelanggaran dalam pemilu ulang yang berpotensi terjadi, yakni politik uang, ketidaknetralan penyelenggara, dan intimidasi oleh parpol.
Kades Diimbau Tak Terlibat Kegiatan Politik di Pilkada 2024, Sebagai Kader Maupun Aktivis Kampanye
Bawaslu mengimbau kepala desa tidak terlibat dalam kegiatan politik baik sebagai kader maupun jadi aktivis kampanye dalam proses menjelang Pilkada.
Respons Bawaslu terkait Mundurnya Caleg DPD Terpilih Maluku Mirati, KPU akan Bahas di Rapat Pleno
Secara teknis hukum calon anggota DPR atau DPD terpilih yang mundur sebelum dilantik bukanlah perbuatan atau tindakan yang dilarang.