Banggar DPR Setuju Belanja Tahun Pertama Prabowo Rp3.621 T
Badan Anggaran (Banggar) DPR menyetujui belanja negara sebesar Rp3.621,31 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025.
Target PNBP Naik Jadi Rp513 T di RAPBN 2025, Disumbang Dividen BUMN
Pemerintah menaikkan target PNBP dari Rp505,38 triliun menjadi Rp513,64 triliun dalam RAPBN 2025.
Sri Mulyani Usul Kaji Ulang Dana Wajib Pendidikan 20 Persen dari APBN
Menkeu Sri Mulyani mengusulkan anggaran wajib (mandatory spending) untuk pendidikan sebesar 20 persen dari belanja negara dikaji ulang.
Subsidi Energi di RAPBN Tahun Pertama Prabowo Turun Jadi Rp203 T
Anggaran subsidi energi dalam RAPBN 2025 turun dari Rp204,53 triliun menjadi Rp203,41 triliun saat pembahasan antara pemerintah dan Banggar DPR pada Rabu (4/9).
Kemenpan-RB Dapat Pagu Rp360 M Buat Susun Aturan Kenaikan Gaji PNS Dkk
Kemenpan-RB mendapatkan pagu anggaran Rp360 miliar dalam RAPBN 2025, di antaranya guna memuluskan kenaikan gaji pegawai negeri sipil (PNS) dan TNI/Polri.
Sri Mulyani Ungkap Belum Ada Pembahasan soal Pembatasan BBM Subsidi
Menkeu Sri Mulyani menyebut belum ada pembicaraan soal pembatasan beli BBM bersubsidi. Hal itu juga tak ada pembahasan RAPBN 2025.
Jokowi Beri Ruang Prabowo Otak-atik Belanja Kementerian/Lembaga
Jokowi memberikan ruang kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto untuk mengotak-atik RAPBN 2025, salah satunya belanja Kementerian/Lembaga (K/L).
Said Minta Pemerintah Perhatikan Kelas Menengah Sampai Turunkan SBN
Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah menyoroti angka pertumbuhan ekonomi indonesia dalam RAPBN 2025, mengingat pertumbuhan ekonomi Indonesia kurang konsisten.
Pemerintah-Banggar Sepakat Asumsi Makro APBN 2025, Defisit 2,82 Persen
Pemerintah dan Badan Anggaran (Banggar) DPR RI menyetujui asumsi dasar makro untuk rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara (RAPBN) 2025.
Daftar Kementerian dengan Anggaran di Bawah Makan Gratis Prabowo
Alokasi dana untuk program makan bergizi gratis Rp71 triliun di 2025 jauh lebih besar dari anggaran Kemenkeu, DPR hingga OIKN pada 2024.