DPR Bantah Penyelundupan Pasal dalam UU Desa
Wakil Ketua Baleg DPR RI Achmad Baidowi membantah Pasal 118 huruf e baru ditambahkan saat hendak ditandatangani Presiden Jokowi.
situs slot demo gacor
Wakil Ketua Baleg DPR RI Achmad Baidowi membantah Pasal 118 huruf e baru ditambahkan saat hendak ditandatangani Presiden Jokowi.
UU Desa belum mengatur besaran tunjangan pensiun kepala desa dan perangkat desa. Nilai uang pensiun untuk kepala desa diatur lewat peraturan pemerintah.
Pemerintah dan Badan Legislasi DPR menyepakati revisi UU tentang Desa dibawa pada Rapat Paripurna untuk disahkan menjadi Undang-undang.
DPR siap menampung aspirasi para organisasi perangkat desa, jika diperlukan pembahasan sebelum disahkan menjadi UU pada rapat paripurna.
Ada pun, satu di antara poin revisi UU Desa yakni masa jabatan kepala desa menjadi 8 tahun, maksimal dua periode.
Pemerintah dan Badan Legislasi DPR menyepakati revisi UU tentang Desa dibawa pada Rapat Paripurna untuk disahkan menjadi Undang-undang.
Sejumlah aparat dan kepala desa mendesak RUU Desa segera disahkan. Di sisi lain aturan ini bernuansa politis di tengah kepentingan elektoral Pemilu 2024.
Kapolda Metro Jaya Irjen Karyoto menyatakan bakal menindak massa Apdesi yang melakukan perusakan di depan Gedung MPR/DPR.
Dalam demo hari ini, Apdesi menuntut DPR untuk segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Desa.
Massa membawa membawa alat peraga demo seperti spanduk yang bertuliskan \'Mengesahkan Revisi UU Desa Sebelum Pemilu\'.