Waka DPR sebut akan perhatikan aspirasi masyarakat soal RUU Pilkada
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan akan memperhatikan aspirasi masyarakat terkait Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Keempat atas ...
Puan tak hadiri agenda paripurna putuskan RUU Pilkada
Ketua DPR RI Puan Maharani tidak menghadiri Rapat Paripurna Ke-3 DPR RI Masa Persidangan I Tahun Sidang 2023—2024 yang akan menyetujui pengesahan ...
Rapat paripurna pengesahan RUU Pilkada batal karena tak penuhi kuorum
Rapat Paripurna DPR RI dengan agenda pengesahan Rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah yang rencananya digelar pada Kamis pagi ini, batal digelar dan ...
Soal Pilkada, Muhammadiyah: DPR seharusnya hormati MK dan patuhi UU
Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti mengaku sulit memahami langkah dan keputusan DPR RI yang menggulirkan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) ...
Pakar: Keputusan Baleg DPR adalah pembangkangan terhadap konstitusi
Pakar hukum tata negara Universitas Gadjah Mada Yance Arizona mengatakan keputusan Badan Legislasi DPR RI yang menyepakati untuk mengikuti aturan Mahkamah ...
Baleg sebut putusan MA lebih eksplisit ketimbang putusan MK
Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Achmad Baidowi menyebut pihaknya lebih condong merujuk pada putusan Mahkamah Agung (MA) ketimbang Mahkamah ...
DPR RI sahkan RUU KSDAHE menjadi undang-undang
DPR RI mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya ...
DPR diminta lanjutkan pembahasan RUU Penyiaran
Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) meminta agar Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) melanjutkan pembahasan terkait Rancangan ...
Rapat Paripurna setujui 25 RUU Kabupaten/Kota jadi usul DPR
Rapat Paripurna DPR RI ke-20 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2023-2024 menyetujui 25 Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Kabupaten/Kota di Provinsi Bali, ...
Baleg DPR bahas DIM RUU RPJPN 2025-2045 dengan pemerintah dan DPD
Badan Legislasi DPR RI mulai melakukan pembahasan daftar inventarisasi masalah (DIM) Rancangan Undang-Undang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional ...