Pakar Hukum UI: PP 28/2024 dan RPMK Abaikan Partisipasi Publik
Akademisi/pengamat, para politisi DPR RI, termasuk ekosistem pertembakauan memprotes aturan tersebut yang minim pelibatan publik.
situs slot demo gacor
Akademisi/pengamat, para politisi DPR RI, termasuk ekosistem pertembakauan memprotes aturan tersebut yang minim pelibatan publik.
Peredaran rokok ilegal diprediksi akan lebih marak jika peraturan kemasan polos tanpa merek diterapkan.
Ketua Asosiasi Personal Vaporizer Indonesia Budiyanto menyatakan semua lini di industri rokok elektronik akan sangat terdampak akibat RPMK.
Gabungan Perserikatan Pabrik Rokok Indonesia (GAPPRI) mengungkap negara telah merugi triliunan rupiah karena rokok ilegal.
GAPPRI mengkhawatirkan peredaran rokok ilegal di Indonesia makin masif setelah terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024.
Peraturan Pemerintah 28/2024 (PP No. 28 Tahun 2024) tentang produk tembakau dan rokok elektronik telah menimbulkan perdebatan panas.
Ditjen Bea dan Cukai Kementerian Keuangan berusaha mengatasi peredaran barang ilegal, di antaranya rokok dan minuman alkohol dengan menggencarkan penindakan.
Dewan Pimpinan Nasional Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (DPN APTI) menduga ada yang mengintervensi Pemerintah, dalam penyusunan PP Kesehatan.
Seluruh rokok ilegal ini dimuat dalam sebuah truk, dan ditindak saat melintas di jalan lingkar Tambak-Sumpiuh pada Senin, 10 Juni 2024 dini hari.
Gaprindo mengungkapkan produksi rokok ilegal naik menjadi 7 persen dari total rokok di Indonesia per tahun.