Praktisi Hukum Kritik Pelarangan Konten Investigasi Jurnalistik Eksklusif dalam RUU Penyiaran
Praktisi hukum Deolipa Yumara menyoroti polemik Revisi Undang-Undang (RUU) Penyiaran yang saat ini tengah dibahas di DPR RI.
situs slot demo gacor
Praktisi hukum Deolipa Yumara menyoroti polemik Revisi Undang-Undang (RUU) Penyiaran yang saat ini tengah dibahas di DPR RI.
Setiap kebijakan butuh langkah-langkah konkret sebelum akhirnya diterapkan ke masyarakat.
Pakar menilai revisi UU Penyiaran sebetulnya diperlukan, tapi masih banyak pasal problematis dalam draft terbaru.
Revisi UU Penyiaran berawal dari sebuah persaingan politik antara lembaga berita
Para jurnalis dan organisasi wartawan di sejumlah daerah terus menyuarakan menolak revisi UU Penyiaran pengekang kebebasan pers, termasuk di Surabaya dan Bali.
Guspardi Gaus nilai insan pers dan DPR perlu urun rembuk cari solusi soal polemik larangan media menayangkan konten eksklusif jurnalisme investigasi.
Badan Legislasi DPR berpeluang menunda pembahasan RUU Penyiaran, terutama terkait beberapa pasal kontroversial.
Aksi penolakan Revisi Undang-undang Penyiaran digelar di sejumlah daerah di Indonesia.
Wacana penundaan pembahasan RUU Penyiaran berkaitan dengan poin materi terkait posisi Dewan Pers dan jurnalistik investigasi.
Ketua AJI Banda Aceh, Juli Amin mengatakan revisi UU Penyiaran yang masih bergulir di DPR RI bertolak belakang dengan semangat reformasi.