Pemerintah Ungkap Alasan Tak Langsung Sasar Bandar Judi Online
Ketua Satgas Pemberantasan Judi Online sekaligus Menko Polhukam Hadi Tjahjanto mengungkap alasan pemerintah tak langsung memberantas bandar judi.
situs slot demo gacor
Ketua Satgas Pemberantasan Judi Online sekaligus Menko Polhukam Hadi Tjahjanto mengungkap alasan pemerintah tak langsung memberantas bandar judi.
Pemerintah saat ini memegang data hingga nama lengkap dan nomor telepon 164 wartawan yang telah melakukan 6.899 transaksi senilai Rp1,4 miliar.
Muhadjir dalam pertemuan itu mengatakan judi online dapat mengancam keamanan masa depan bangsa. Pemerintah meminta bantuan peran ormas keagamaan.
Pemerintah melalui Kominfo meminta pemutusan akses internet yang diduga digunakan untuk judi online, terutama dari Kamboja dan Filipina.
Menko Polhukam Hadi Tjahjanto meminta Babinsa dan Bhabinkantibmas untuk mengawasi mini market yang menjual pulsa untuk judi online.
Merujuk pada jurnal Organized Crime in The Mekong Briefing Series, negara di wilayah Mekong Raya memiliki tingkat kriminalitas yang tinggi.
Polri memperkirakan ada 2,3 juta orang bermain judi online. Langkah pencegahan dinilai lebih efektif dibanding pemidanaan untuk memberantas perjudian.
Para operator dan bandar judi online bakal dijerat dengan pasal Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).
Mabes Polri menyatakan ada 318 kasus tindak pidana perjudian online yang diungkap selama periode 23 April hingga 17 Juni 2024.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi membentuk Satuan Tugas Pemberantasan Judi Online yang akan memberantas penyakit masyarakat ini dari hulu ke hilir.