Sekjen DPR RI: Tunjangan Perumahan Anggota DPR Bisa Lebih dari Rp 40 Juta
Belum disepakati besaran tunjangan perumahan anggota DPR RI lantaran masih menunggu penghitungan dan usulan dari pihak appraisal.
Sekjen DPR RI: Kalau untuk Hunian Pejabat Negara, Rumah Dinas di Kalibata di Bawah Standar Layak
Kondisi rumah dinas yang ada di Kalibata ini jika dikhususkan untuk pejabat negara, kondisinya di bawah standar kelayakan.
Sekjen DPR Ungkap Alasan Fasilitas Rumah Dinas Anggota Dihapuskan: Kondisinya Sudah Sangat Parah
Sekjen DPR RI Indra Iskandar mengungkapkan sejumlah alasan, peniadaan Rumah Jabatan Anggota (RJA) bagi DPR RI periode 2024-2029.
KPK Tunggu Penghitungan Kerugian Negara Sebelum Tahan Sekjen DPR Indra Iskandar
KPK ungkap alasan mengapa hingga kini tak kunjung menahan Sekjen DPR Indra Iskandar tersangka dugaan korupsi pengadaan furnitur Rumah Jabatan Anggota.
Sekjen DPR Indra Iskandar Ajukan Praperadilan, KPK: Itu Berarti Dia Deklarasi Diri Sebagai Tersangka
Menurut Juru Bicara KPK Ali Fikri, itu tandanya Indra Iskandar telah mendeklarasikan dirinya sebagai tersangka.
KPK Periksa Istri Sekjen DPR Usut Dugaan Korupsi Pengadaan Furnitur Rumah Jabatan
Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap Farida Alamsja sebagai saksi, Rabu (22/5/2024).
Sekjen DPR Indra Iskandar Protes Penyitaan Tas Montblanc oleh KPK
Sekjen DPR RI yang telah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi, Indra Iskandar, mempersoalkan penyitaan tas merek Montblanc oleh KPK.
Sekjen DPR Indra Iskandar Ajukan Praperadilan Lawan KPK
Sekjen Indra Iskandar mengajukan praperadilan untuk menguji sah atau tidaknya penyitaan yang dilakukan KPK.
Periksa Sekjen DPR Indra Iskandar, KPK Telusuri Vendor Nakal Pengadaan Furnitur Rumah Jabatan
Juru Bicara KPK Ali Fikri mengatakan, tim penyidik menyelisik peran Indra Iskandar dalam pengadaan dimaksud terkait jabatannya selaku Sekjen DPR.
Sekjen DPR Dicecar KPK soal Keuntungan Vendor di Kasus Rumah Jabatan
Sekjen DPR Indra Iskandar diperiksa soal dugaan vendor mendapat keuntungan sepihak dalam kasus pengadaan barang dan jasa di DPR.