Kasus Korupsi Duta Palma, Kejagung Periksa Pegawai Asset Pasific
Kejaksaan Agung kembali memeriksa pegawai PT Asset Pasific terkait kasus korupsi dan pencucian uang PT Duta Palma Group.
Kejagung Ungkap Modus Korupsi dan Pencucian Uang PT Duta Palma Group
Lima korporasi di bawah PT Duta Palma Group jadi tersangka korupsi. Mereka melakukan korupsi lewat usaha perkebunan dan pengelolaan kelapa sawit.
MA Tolak PK Surya Darmadi Terkait Kasus Korupsi Penyerobotan Lahan Sawit Milik Negara
MA menolak Peninjauan Kembali (PK) yang diajukan terpidana Surya Darmadi terkait kasus korupsi penyerobotan lahan sawit negara di Riau.
MA Tolak PK Surya Darmadi, Tetap Dihukum 16 Tahun Bui dan Bayar Rp2 T
MA menolak peninjauan kembali (PK) yang diajukan Surya Darmadi dalam kasus korupsi perkebunan sawit yang merugikan negara hingga triliunan rupiah.
Dihukum Bayar Uang Pengganti Rp 2 T, 2 Unit Apartemen The Ritz Carlton Surya Darmadi Disita Kejagung
Di antara aset yang disita, terdapat dua unit apartemen mewah di daerah Kuningan, Jakarta Selatan.
Cerita Jaksa Eksekutor Diabaikan Terpidana Surya Darmadi saat Tanda Tangan Berkas Penyitaan Aset
Jaksa eksekutor ngaku diabaikan Sura Darmadi saat menemuinya di Lapas Sukamiskin untuk menanda tangani Berita Acara Penyerahan Barang Bukti.
Selain Gedung, Kejagung Sita 2 Apartemen Mewah Milik Surya Darmadi
Kejagung sita total 8 aset tanah dan bangunan milik terpidana kasus dugaan korupsi penyerobotan lahan sawit Surya Darmadi, termasuk 2 apartemen Ritz Carlton.
Kejagung Sita Rumah Mewah dan Gedung Milik Surya Darmadi
Kejaksaan Agung menyita rumah mewah di Pondok Indah dan gedung di kawasan Kuningan milik terpidana kasus korupsi penyerobotan lahan sawit Surya Darmadi.
Deret Korupsi Terbesar Rugikan RI: PT Timah Rp300 T, Kalahkan BLBI
Kerugian negara imbas kasus korupsi PT Timah yang mencapai Rp300 triliun mengalahkan kasus mega skandal BLBI hingga Asabri.
2 Direktur Kementerian ATR/ BPN Diperiksa Kejaksaan Kasus Penyerobotan Lahan Negara Surya Darmadi
Kedua pejabat yang diperiksa merupakan Direktur pada Direktorat Jenderal yang berbeda.