PT Timah sulap bekas tambang jadi rehabilitasi satwa
PT Timah Tbk menyulap lahan bekas penambangan bijih timah menjadi kawasan rehabilitasi satwa yang dilindungi pemerintah, sebagai komitmen perusahaan dalam ...
KPK sebut tambang emas ilegal di Sekotong beromzet Rp1,08 triliun
Kepala Satuan Tugas (Kasatgas) Korsup Wilayah V KPK Dian Patria menyebut bahwa aktivitas tambang emas ilegal yang diduga dikelola tenaga kerja asing (TKA) ...
Pemkab Lombok Timur segera menutup tambang ilegal
Pemerintah Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) berjanji segera melakukan penutupan tambang ilegal galian C di daerah setempat sesuai ...
Plt Gubernur Sumbar menegaskan pengawasan tambang minerba di pusat
Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) Audy Joinaldy menegaskan pengawasan tambang mineral dan batu bara (minerba) berada di pemerintah ...
Pemprov Sumbar pastikan beri santunan bagi korban longsor tambang emas
Pemerintah Provinsi Sumatera Barat memastikan akan memberikan sejumlah santunan kepada masyarakat yang tertimbun tanah longsor tambang emas di Nagari Sungai ...
Tim gabungan estafet evakuasi korban tambang emas longsor di Solok
Tim gabungan yang terdiri dari Basarnas, masyarakat, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), dan relawan, menerapkan cara estafet untuk mempercepat proses ...
Wali Nagari konfirmasi 11 korban meninggal akibat longsor tambang emas
Wali Nagari atau Kepala Desa Sungai Abu, Kecamatan Hiliran Gumanti, Kabupaten Solok, Sumatera Barat (Sumbar) Padri Wanto mengonfirmasi 11 warga meninggal ...
15 orang meninggal akibat tertimbun tanah di lokasi tambang Solok
Sebanyak 15 pekerja tambang meninggal dunia akibat tertimbun tanah longsor di kawasan pertambangan Nagari Sungai Abu, Kecamatan Hiliran Gumanti, Kabupaten ...
Jokowi Ingatkan Perusahaan Tambang: Reklamasi Wajib, Tak Boleh Ditawar
Jokowi mewanti-wanti seluruh perusahaan tambang mineral dan batubara wajib melakukan reklamasi pada bekas galian tambang.
MA Perkuat Haris-Fatia Bebas, Pengacara Singgung Peran Luhut di Papua
Pengacara Haris Azhar-Fatia kembali singgung fakta pengadilan soal penjajakan bisnis anak perusahaan Luhut di Papua.