Tag: TAP MPR

Golkar respons polemik penghapusan nama Soeharto di TAP MPR tentang pemerintahan yang bersih tanpa korupsi, kolusi, nepotisme (KKN).

Mahfud MD menilai langkah mencabut TAP MPR terkait pemberhentian Gus Dur selaku Presiden RI Keempat tak lebih dari sebuah konsumsi politik.

Amnesty International Indonesia menilai keputusan MPR mencabut nama Soeharto dari TAP MPR Nomor 11 Tahun 1998 merupakan kemunduran reformasi.

MPR sepakat mencabut Ketetapan atau TAP MPR Nomor II/MPR/2001 terkait pemberhentian Presiden ke-4 RI Abdurrahmand Wahid atau Gus Dur.

MPR RI mengungkapkan alasan membersihkan nama Presiden RI ke-2 Soeharto dari TAP perintah menyelenggarakan pemerintahan yang bersih dari KKN.

Ketatapan atau TAP MPR terkait pemberhentian Abdurrahman Wahid alias Gus Dur sebagai Presiden RI Keempat resmi dicabut.

TAP MPR itu secara yuridis masih berlaku, namun proses hukum terhadap Soeharto sesuai pasal itu telah selesai karena yang bersangkutan telah meninggal dunia.

Ketua Fraksi PKB MPR RI Jazilul Fawaid mengatakan surat penegasan dari pimpinan MPR RI diperlukan untuk memulihkan nama baik Gus Dur.

Pakar hukum menyebut langkah TAP MPR untuk pelantikan Prabowo-Gibran bisa membuka 'kotak pandora' yang mendorong kewenangan MPR jadi lebih besar dari presiden.

Wakil Ketua MPR RI HNW kembali mengusulkan adanya pembentukan badan kehormatan MPR sebagai komitmen MPR hadirkan etika sesuai dengan TAP MPR