Pilpres, Pileg dan Pilkada Berbarengan, Perludem: Masyarakat Tidak Fokus Karena Pemilu Terlalu Besar
Pemilu serentak tidak hanya membuat Pemilu lebih rumit dan mahal, tetapi juga melemahkan budaya politik dan hukum di Indonesia.
Pengamat Ungkap Beda Makna Calon Tunggal Pilkada Dulu dan Sekarang: Awalnya Selamatkan Hak Pilih
Dosen Universitas Indonesia (UI), Titi Anggraini melihat adanya pemaknaan yang berbeda antara Pilkada 2024 dengan Pilkada 2015
Pengamat Pemilu Ungkap Opsi Kotak Kosong Justru Tingkatkan Angka Partisipasi Pemilih
pengamat pemilu sekaligus dosen UI, Titi Anggraini mengatakan, Fasilitas kotak kosong dalam pilkada ternyata bisa meningkatkan partisipasi pemilih.
Kaesang Masih Berpeluang Maju Pilkada, tapi Tingkat Kabupaten atau Kota
Kaesang masih ada jalan untuk maju di Pilkada 2024 sebagai calon bupati atau wali kota.
Pengamat: Putusan MK Partai Politik Tanpa Kursi Bisa Mengajukan Calon Berlaku di Pilkada 2024
Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 60 kini menyatakan partai atau gabungan partai politik peserta pemilu bisa mengajukan calon kepala daerah
Cegah Calon Tunggal di Pilkada, Parpol Diminta Manfaatkan Putusan MK
Titi juga menegaskan Putusan MK kali ini wajib didukung dan diapresiasi sebab bersifat progresif. Termasuk juga partai pemohon yang menggugat ke
Atur Syarat Usia Pencalonan Kepala Daerah 30 Tahun Saat Dilantik, KPU Lempar Bola Panas
Titi Anggraini menyebut, artinya KPU telah melempar bola panas penentuan jadwal pelantikan kepada pemerintah untuk memutuskan.
Revisi UU Partai Politik dan UU Pemilu Dinilai Mendesak untuk Dilakukan, Ini Alasannya
Titi menjelaskan mendirikan partai berbadan hukum dan menjadi partai peserta pemilu di Indonesia memang rumit, mahal, dan butuh biaya besar.
Pengamat: Kerja Bawaslu Tak Optimal Awasi Terpenuhinya 30 Persen Keterwakilan Perempuan di Pemilu
Pakar hukum kepemiluan Titi Anggraini nilai Bawaslu tak bekerja optimal memastikan terpenuhinya syarat 30 persen keterwakilan perempuan di Pemilu.
MK Dinilai Jauh Lebih Progresif Saat Memutus Sengketa Pileg Dibandingkan Pilpres 2024
MK dinilai lebih progresif saat memutus sengketa pemilihan anggota legislatif (pileg) dibandingkan pemilihan presiden (pilpres) 2024.