Masuk Gaji Bulanan, Tunjangan Perumahan Anggota DPR RI Tak Wajib Dibelikan Rumah
Sekjen DPR menyebut uang tunjangan perumahan untuk anggota DPR RI periode 2024-2029 tidak diwajibkan untuk membeli rumah.
situs slot demo gacor
Sekjen DPR menyebut uang tunjangan perumahan untuk anggota DPR RI periode 2024-2029 tidak diwajibkan untuk membeli rumah.
Dengan lokasi yang disebutkan spesifik dan jumlah kamar yang minimal tiga, harganya rata-rata sekitar Rp 50 juta satu bulan, atau Rp 600 juta setahun.
Sekjen DPR menyebut perubahan fasilitas rumah dinas menjadi tunjangan perumahan untuk anggota DPR RI periode 2024-2029 akan lebih bermanfaat.
Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar menjelaskan, para Anggota DPR RI tidak lagi mendapatkan fasilitas rumah dinas atau rumah jabatan.
Anggota DPR RI periode 2024-2029 sudah dipastikan akan mendapatkan tunjangan perumahan dan tidak lagi menerima rumah jabatan atau rumah dinas.
Anggota DPR RI periode 2024-2029 dipastikan tidak akan mendapatkan fasilitas rumah dinas atau rumah jabatan anggota (RJA) selama menjabat.
Anggota sekaligus juru bicara Komisi Yudisial (KY) Muktif Fajar Nur Dewata mendukung upaya hakim meningkatkan kesejahteraannya dengan mogok kerja.
Juru Bicara Gerakan Solidaritas Hakim Indonesia, Fauzan Arrasyid menyatakan bakal ada 1.326 hakim yang cuti massal menuntut perbaikan kesejahteraan.
Tuntutan kenaikan gaji tak direspons, 1.326 hakim akan ikut Aksi Mogok Massal 7-10 Oktober 2024.
Sanksi pemotongan gaji sebesar 20% Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron baru mulai berlaku pada 1 Oktober 2024.