Antisipasi Jumlah Kementerian Prabowo, DPR Ingin Tambah Komisi
Ketua DPR periode 2019-2024 Puan Maharani mengatakan penambahan Komisi DPR periode 2024-2029 sedang dalam tahap pematangan.
situs slot demo gacor
Ketua DPR periode 2019-2024 Puan Maharani mengatakan penambahan Komisi DPR periode 2024-2029 sedang dalam tahap pematangan.
Pengamat menilai penambahan pos kementerian merupakan upaya politik hukum untuk mengakomodasi kepentingan dari over coalitionĀ pemerintahan Prabowo.
DPR RI secara resmi mengesahkan revisi Undang-undang (RUU) tentang Kementerian Negara menjadi UU.
Ali Ngabalin berharap revisi UU Kementerian Negara segera rampung karena bagian dari arah dan haluan Pemerintahan Prabowo-Gibran nanti.
Airlangga menyebut urusan komposisi kementerian merupakan hak prerogatif dari presiden dalam menyusun berapapun jumlah kementerian.
Berikut pro-kontra Revisi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara yang tengah dikebut DPR RI.
Djarot mengingatkan penyakit dalam birokrasi seperti empire building syndrom, yakni membangun kerajaan melalui banyaknya departemen, organisasi.
Fraksi PDIP DPR RI menyetujui revisi Undang-undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara menjadi usulan inisatif DPR.
Kepala BPOKK Partai Demokrat Herman Khaeron merespons soal banyaknya kritik terhadap langkah DPR RI mendorong revisi Undang-Undang Kementerian.
DPR mulai pembahasan Revisi Undang-Undang No 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, pasal 15 berikan keleluasaan presiden tentukan jumlah menteri.