Daftar UU Kontroversial yang Diketok DPR Periode 2019-2024
Sejumlah RUU kontroversial disahkan DPR periode 2019-2024. Di antaranya RUU IKN hingga RUU Kementerian Negara.
situs slot demo gacor
Sejumlah RUU kontroversial disahkan DPR periode 2019-2024. Di antaranya RUU IKN hingga RUU Kementerian Negara.
Rapat Paripurna DPR secara resmi telah mengesahkan UU Kementerian Negara, ada enam poin perubahan yang disepakati dalam RUU Kementerian Negara.
Baleg DPR dan pemerintah sepakat agar presiden memiliki kebebasan penuh untuk menambah jumlah kementerian dan memecah lembaga kementerian.
APHA menguji Pasal 5 ayat (2) UU Kementerian Negara yang dianggap bertentangan terhadap sejumlah pasal, salah satunya Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.
Dalam draf RUU Kementerian Negara, ada dua poin yang sepakat diubah, yakni Pasal 15 dan penjelasan Pasal 10.
RUU Kementerian Negara bakal segera dibahas sebagai usul inisiatif DPR.
Fraksi PDIP dan PKS menerima revisi UU Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara ditetapkan jadi usul inisiatif DPR dan segera dibahas bersama pemerintah.
PKS menilai usul membebaskan jumlah kementerian kepada presiden bisa membuat pemimpin sesuka hati mengurus negara.
Anggota Baleg DPR Fraksi PDIP Sturman Panjaitan menilai penghapusan batas maksimal jumlah menteri di UU Kementerian tidak memenuhi unsur efisiensi.
UU Kementerian Negara yang tak masuk prolegnas prioritas, mendadak diusulkan oleh DPR hari ini. Dalam draf revisi, jumlah kementerian tak lagi dibatasi 34.