Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) memastikan data di Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2 tidak dijajakan di dark web, dan masih tersimpan di tempatnya dalam kondisi terenkripsi.
\”Jadi data itu di tempat, tapi keadaan terenkripsi,\” ujar Kepala BSSN, Hinsa Siburian di Kantor Kominfo, ketika ditanya apakah data tersebut berpotensi dijual di Darkweb, Rabu (26/6).
\”Enggak ada [di Darkweb],\” tegasnya.Kominfo Klaim Hacker PDNS Belum Ancam Bocorkan Data WargaHal serupa disampaikan Direktur Network & IT Solution PT Telkom Indonesia Tbk Herlan Wijanarko. Menurutnya, data-data tersebut telah diisolasi di tempatnya dan tidak bisa diakses oleh pihak luar.ADVERTISEMENT .para_caption div {width: 100%;max-width: none !important;position: absolute;z-index: 2;}\”Jadi kondisi data itu di-encrypt. Ter-encrypt tapi di tempat. Dan sekarang sistem PDNS 2 ini sudah kita isolasi. Tidak ada yang bisa mengakses. Kita putus akses dari luar,\” katanya.
Dengan demikian, kata Herlan, data-data dari kementerian lembaga yang ada di PDNS 2 tersebut tidak dapat disalahgunakan.Apa itu Ransomware yang Lumpuhkan Pusat Data Nasional?Lebih lanjut, Hinsa juga mengatakan langkah mitigasi telah dilakukan untuk memastikan ransomware tidak menyebar ke fasilitas data lain.
Sebagai informasi, ekosistem PDNS mencakup PDNS 1 yang berada di Serpong, PDNS 2 yang berada di Surabaya dan diserang ransomware, serta fasilitas cloud storage di Batam.
\”Sudah diputus antara Surabaya dengan Serpong, Jakarta dan juga demikian juga yang di Batam. Jadi memang kita melihat itu supaya jangan sampai malware ini atau ransomwarenya ini menular ke tempat atau ke sistem yang lain,\” tutur Hinsa.
Sebelumnya, PDNS 2 mengalami gangguan sejak 20 Juni. Insiden ini berdampak pada 283 instansi baik pusat dan daerah, salah satunya adalah layanan imigrasi.
Saat ini baru lima layanan publik yang telah pulih sepenuhnya, yakni Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM, kemudian LKPP itu layanan SIKaP, kemudian Kementerian Koordinator Marves layanan perizinan event, Kota Kediri ASN digital dan Kemenag Sihalal.
Sementara itu, dari total 283 instansi yang terdampak hanya 44 instansi yang telah terverifikasi memiliki backup data untuk memulihkan layanannya.