Pemerintah Indonesia menggiatkan pendekatan inklusif yang bertujuan mengikis kesenjangan digital, antara lain melalui tata kelola dalam pemanfaatan teknologi Artificial Intelligence (AI) atau kecerdasan artifisial.
Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika Nezar Patria mengatakan, pemanfaatan tersebut memerlukan tata kelola yang diakui secara global.
\”Kita mengusulkan agar bagaimana digital divide bisa dihilangkan dengan mengedepankan inklusivitas dari semua negara yang mengembangkan AI,\” tutur Nezar dalam Ministerial Session Regional Approach to Advance Ethical Governance of Artificial Intelligence di Brdo Congress Centre, Slovenia pada Senin (5/2).
Menurut Nezar, salah satu poin dalam panduan etis itu adalah bahwa AI dapat diadopsi semua kalangan. Pada diskusi yang dihadiri oleh perwakilan dari Amerika Latin, Afrika, Eropa, serta ASEAN, sebagian besar menyatakan setuju atas panduan penggunaan AI.
\”Saya kira semua berkomitmen menghilangkan yang namanya digital devide sehingga tidak ada yang tertinggal, no one left behind,\” lanjut Nezar.
ADVERTISEMENT .para_caption div {width: 100%;max-width: none !important;position: absolute;z-index: 2;}
Dirinya menambahkan, pemanfaatan AI juga menjadi pembicaraan di kawasan ASEAN, di mana implementasi AI diyakini dapat memperkuat komunikasi dan pertukaran wawasan.
Salah satu hasil diskusi tentang AI di kawasan ASEAN, adalah pengesahan Panduan ASEAN tentang Tata Kelola dan Etika AI yang disepakati dalam Pertemuan Menteri Digital ASEAN pada 31 Januari-2 Februari 2024 lalu.
\”Panduan ASEAN tentang Tata Kelola dan Etika AI itu sendiri menyoroti beberapa prinsip utama, seperti transparansi, keadilan, keamanan, keandalan, kemanusiaan, perlindungan data, akuntabilitas, dan integritas yang sejalan dengan komitmen Indonesia, mendorong inklusivitas, dan menutup kesenjangan digital,\” papar Nezar.