Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Abdullah Azwar Anas mengatakan wakil presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka akan melanjutkan kebijakan pemangkasan ribuan aplikasi pemerintah yang dimulai Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Anas mengatakan penataan birokrasi menjadi ranah wakil presiden. Ia pun telah memberi informasi terkait langsung ke Gibran.Jokowi Geram Rp6,2 T Habis Buat Ribuan Aplikasi: Orientasinya Proyek\”Kapan hari Mas Gibran ke kantor. Kami diminta menjelaskan terkait digital id dan SPBE. Kenapa? Tugas-tugas wapres nanti adalah koordinasi, reformasi birokrasi ada di bawah wapres,\” kata Anas di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (27/5).
Dia yakin pengintegrasian layanan digital pemerintah akan berlanjut meskipun presiden berganti. Anas mengatakan presiden terpilih Prabowo Subianto juga ikut dalam perumusan kebijakan ini.ADVERTISEMENT .para_caption div {width: 100%;max-width: none !important;position: absolute;z-index: 2;}\”Ini keberlanjutannya, ketersambungannya optimistis kami bisa jalan,\” ujar Anas.
Sebelumnya, Jokowi meluncurkan super app bernama INA Digital. Aplikasi itu akan mengintegrasikan semua layanan publik, mulai dari identitas digital, layana SIM dan STNK, hingga bantuan sosial.Jokowi Luncurkan Super Apps INA Digital: Setop Bikin Aplikasi BaruINA Digital akan dioperasikan di bawah Perum Peruri. Peruri berperan sebagai Govtech Indonesia.
Jokowi mengatakan triliunan rupiah anggaran pemerintah habis hanya untuk membuat aplikasi. Dia menyebut jumlah aplikasi semua instansi mencapai 27 ribu aplikasi.
\”Tadi 27 ribu aplikasi yang ada. Kemarin kita cek waktu bikin anggaran ada Rp6,2 triliun yang akan dipakai untuk membikin aplikasi baru. Di satu kementerian ada lebih dari 500 aplikasi,\” ucap Jokowi dalam peluncuran INA Digital di Istana Negara, Jakarta, Senin (27/5).
\”Orientasinya selalu proyek. Itu yang kita hentikan dan tidak boleh diteruskan lagi,\” imbuhnya.
